::. SUMUT CYBER MEDIA ....:

Jakarta, Sumutcyber- Kenaikan gaji para pejabat negara termasuk presiden dan wakilnya sebesar 20 persen, ternyata sudah melalui kesepakatan antara pemerintah dengan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tentu saja, gaji para anggota dewan tersebut juga ikut naik. Gaji anggota DPR juga bakal naik sekitar 20 persen.

Saat ini, para anggota DPR menerima gaji sekitar Rp50 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu 28 Oktober 2009, mengatakan, kenaikan gaji pejabat negara akan dilakukan mulai 1 Januari 2010. Pemerintah tinggal menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) dari Presiden untuk pengesahan kenaikan gaji tersebut. Sri Mulyani mengatakan alasan kenaikan gaji ini adalah karena gaji pejabat negara termasuk menteri di Indonesia secara rata-rata lebih rendah dibandingkan pejabat negara dan menteri di negara lain, karena itu kenaikan gaji pejabat negara merupakan hal wajar.

Adapun pejabat negara yang akan dinaikkan gajinya antara lain adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati, Ketua DPR/DPD, Ketua MPR, Anggota DPR dan Hakim.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis, memastikan kenaikan gaji presiden dan pejabat tinggi negara. Kenaikan gaji itu sudah disepakati antara DPR dan pemerintah. DPR sudah setuju anggaran gaji yang sebelumnya Rp132 triliun naik menjadi Rp158 triliun.
Bagi anggota DPR, gaji lama sebesar Rp50 juta dianggap masih kecil

Inilah cerita blak-blakan Eva Kusuma Sundari. Wakil rakyat asal PDIP itu setiap bulan mengaku menerima gaji antara Rp50 juta hingga Rp58 juta. ”Dalam politik, gaji segitu (yang diterima anggota DPR sekarang, Red) memang tidak cukup. Karena cost politik itu tinggi sekali,” cerita Eva kepada Jawa Pos (grup Sumut Pos) kemarin (30/1).

Dari uang sebesar itu, Eva hanya bisa menyisihkan Rp5 juta rupiah untuk tabungan. Itu pun diupayakan secara rutin. Sebab, dana tabungan tersebut sebagai cadangan biaya politik juga. Jadi, selama 3,5 tahun menjadi wakil rakyat di DPR periode lalu, dia hanya bisa menabung Rp200 juta.
”Selain tabungan itu, hartaku yang bertambah hanya Kijang Innova. Itu pun belinya dengan menyicil. Kalau nggak percaya, bisa dicek ke laporan kekayaanku di KPK,” ujar Eva dengan meyakinkan.

Eva merasa kondisinya justru jauh lebih makmur saat masih menjadi program officer di Asia Foundation. ”Waktu di sana, setahun bisa beli mobil Taruna dan tabunganku banyak,” tuturnya, lantas tertawa.

Lantas, untuk apa saja gaji yang mencapai lebih dari Rp50 juta itu? Nah, itulah yang selalu ludes di panggung politik. Eva menceritakan, sebagai politikus dan anggota DPR, dirinya harus responsif terhadap kebutuhan daerah. Termasuk ’merawat’ jaringan tim sukses dan konstituen yang diwakilinya di daerah pemilihan (dapil).

Saat pemilu lalu, Eva maju di Dapil (Daerah Pemilihan) Jatim VI meliputi Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. Salah satu yang sekarang tengah dikembangkan Eva adalah mendirikan LSM yang fokus pada pendidikan lingkungan. Tanah dan bangunan bakal kantor LSM itu difasilitasi Eva sendiri. Tentu ini membutuhkan dana tidak sedikit. ”Jadi, cost politik di dapil itu maksudnya bukan jor-joran bagi-bagi uang. Tapi, aku ingin meninggalkan sesuatu yang baik dan sustainable. Ini juga bentuk akuntabilitasku sebagai anggota DPR,” ungkap Eva.

Selain cost politik ke dapil dan konstituen, Eva punya tanggung jawab menghidupi partai yang menjadi rumah politiknya. Dia mencontohkan, saat Rakornas PDIP beberapa waktu lalu, ada urunan Rp30 juta. Pada kongres PDIP mendatang, minimal (dia) menyumbang Rp25 juta. ”Makanya, saat pemilu legislatif lalu, tabunganku yang cuma Rp200 juta itu habis sampai nol. Mulai provinsi sampai cabang narik untuk keperluan biaya saksi,” ungkapnya. Termasuk juga dana kampanye Eva saat pemilu legislatif itu.

Eva mengatakan, dirinya tidak sungkan untuk mengakui ini agar masyarakat juga realistis dalam melihat sosok seorang anggota DPR. Tak semua anggota DPR bergelimang harta dan kemewahan. Terutama anggota DPR yang selalu berusaha jujur dan tidak korupsi dalam menjalankan amanat dari rakyat.

Karena itulah, dia gembira atas rencana kenaikan gaji pejabat negara. Dalam kenaikan gaji kali ini, Eva berharap seluruhnya dialokasikan untuk komponen gaji pokok. Sebab, gaji pokok anggota DPR sekarang sangat kecil. Padahal, itu berimplikasi terhadap besaran uang pensiun yang mereka terima bila sudah tidak lagi menjadi wakil rakyat. ”Bagaimanapun, aku juga ingin secure setelah dari DPR,” akunya.

Dalam waktu dekat, gaji pejabat tinggi termasuk para anggota DPR akan naik. Pemerintah dan DPR sudah ketok palu. ”(Kenaikannya) 10-20 persen. Bergantung kementeriannya dan (kenaikan gaji) ini hanya pejabat tinggi,” jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR (membidangi anggaran) Achsanul Qosasi. Rencananya, kenaikan gaji pejabat tersebut awalnya direalisasikan pada Januari 2010.

Dalam jajaran eksekutif, kenaikan itu akan dinikmati level menteri ke atas. Jadi, hanya menteri, pejabat setingkat menteri, presiden, dan wakil presiden. Sedangkan untuk legislatif, berlaku bagi anggota DPR dan jajaran pimpinannya. ”Dasarnya produktivitas, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada rakyat. Kita bicara efisiensi dan produktivitas,” terangnya. Dengan kenaikan itu, anggota DPR bakal menerima total gaji di atas Rp60 juta.

Kenaikan gaji itu benar-benar akan membuat pundi-pundi anggota DPR semakin besar. Tapi, ada juga yang menganggap saat ini yang sekitar Rp 50 juta itu sudah cukup. Taufik Kurniwan dari Fraksi PAN juga mengakui harus menyiapkan dana ekstra untuk memelihara konstituen. “Namun, tidak semua proposal harus dibantu dengan materi,” kata Sekjen DPP PAN itu.

Mengenai kenaikan gaji, Taufik menilai momentumnya belum tepat. Sebab, baik DPR maupun pemerintah periode sekarang baru bekerja tiga bulan. ”Ibaratnya baru seumur jagung. Jadi, sebaiknya ditunda saja,” tandasnya.

Komponen kenaikan gaji pegawai pemerintah membengkak Rp26 triliun dalam APBN 2010. Bila sebelumnya Rp132 triliun, tahun depan tercatat Rp158 triliun. Peneliti dari IBC (Indonesia Budget Center) Roy Salam menilai, kenaikan itu sangat memberatkan APBN.
Besarnya kenaikan tersebut, kata dia, terjadi karena tak hanya kenaikan gaji pokok, tapi para pejabat bakal menikmati kenaikan tunjangan. “Tunjangan para pejabat negara juga akan naik,” ujarnya.

Menurut Roy, tidak tepat jika alasan remunerasi pejabat negara akan meningkatkan produktivitas. Seharusnya harus ada reward dan punishment pada setiap gaji pejabat negara. “Pendapatan pejabat negara tidak hanya dari gaji dan tunjangan. Dari rapat pun ada pendapatan,” tandasnya.
Rencana pemerintah menaikkan gaji pejabat pada Maret 2010 dinilai hanya menambah “kepuasan” hidup semata. Semestinya pemerintah tidak menyodorkan usul kenaikan gaji lantaran mereka sudah bergelimang fasilitas saat bertugas.

“Tidak ada alasan meminta kenaikan gaji karena sudah banyak fasilitas (negara) yang diberikan,” kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.

Para menteri dan pejabat setingkat menteri, misalnya. Besaran gaji yang per bulan sekitar Rp18 juta. Terdiri atas gaji pokok sekitar Rp4 juta dan tunjangan jabatan sekitar Rp14 juta. Mereka juga terlibat dalam kepanitiaan program-program pemerintah yang di dalamnya ada item honor. Selain itu, beberapa dana taktis yang jumlahnya tidak diketahui publik. Total yang diterima per bulan bisa Rp100 juta lebih.
Melihat hal itu, ICW menengarai ada konflik kepentingan dalam usul pemerintah tersebut. Usul naik gaji, sambung Adnan, mestinya disuarakan DPR. “Bukan dari pemerintah seperti sekarang ini. Ini ada yang aneh,” ujarnya.(pri/dyn/tof/jpnn)

—
Gaji dan Fasilitas Anggota DPR

(Periode 2004-2009)

A. Gaji pokok dan tunjangan*)

- Gaji pokok Rp 4.200.000/bulan

- Tunjangan:

a. Jabatan Rp 9.700.000/bulan

b. Uang paket Rp 2.000.000/bulan

c. Beras Rp 30.090/jiwa/bulan

d. Keluarga:

* Suami/istri (10 persen x gaji pokok) Rp 420.000/bln

* Anak (2,5 persen x gaji pokok) Rp 84.000/jiwa/bulan

e. Khusus pph, pasal 21 Rp 2.699.813

B. Penerimaan lain-lain*)

1. Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000/bulan

2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000/bulan

3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000/bulan

4. Pansus Rp 2.000.000/per paket undang-undang

5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000/bulan)

6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000/orang/per periode

*) Diterima rutin

C. Biaya perjalanan**)

1. Tiket pergi pulang sesuai dengan daerah tujuan masing-masing

2. Uang harian:

a. Daerah Tingkat I Rp 500.000/hari

b. Daerah Tingkat II Rp 400.000/hari

3. Uang representasi:

a. Daerah Tingkat I Rp 400.000

b. Daerah Tingkat II Rp 300.000

**) Lamanya perjalanan sesuai dengan program kerja, dan sebanyak-banyaknya tujuh hari untuk kunjungan kerja perorangan dan lima hari untuk kunjungan kerja tim komisi/gabungan komisi

D. Rumah jabatan

1. Anggaran pemeliharaan

- RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3.000.000/rumah/tahun

- RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000/rumah/tahun

2. Perlengkapan rumah lengkap

E. Perawatan kesehatan, uang duka, dan biaya pemakaman

1. Biaya pengobatan (oleh PT Askes)

- Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak angkat dari anggota yang bersangkutan.

- Jangkauan pelayanan nasional: Di provider diseluruh Indonesia yang ditunjuk, termasuk provider eksklusif untuk rawat jalan dan rawat inap.

2. Uang duka

- Wafat (3 bulan x gaji)

- Tewas/meninggal saat menjalankan tugas (6 bulan x gaji)

3. Biaya pemakaman Rp 1.050.000/orang

F. Pensiunan

1. Uang pensiun (60 persen x gaji pokok) Rp 2.520.000/bulan

2. Tunjangan beras Rp 30.090 /jiwa/bulan

(Diolah dari berbagai sumber)

	Jl. SM Raja No.13 KM 8,5 Amplas Medan Telp: 061-7881655 HP: 081361446857 email: redaksi@sumutcyber.com
Portal News Jawa-Bali-Nusatenggara Sumatera Kalimantan Sulawesi Majalah